Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerbitan covernote dapat dipandang sebagai bentuk keterlibatan Notaris dalam tindak pidana korupsi serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris dalam konteks tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus termasuk analisis Putusan Nomor 1233 K/Pid.Sus/2019 dan Putusan Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa covernote tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik dan hanya merupakan pernyataan bersifat sementara mengenai proses penyelesaian suatu pekerjaan. Penelitian ini menemukan bahwa Notaris dapat terseret dalam perkara korupsi ketika menerbitkan covernote yang memuat keterangan tidak benar atau tetap menerbitkannya meskipun mengetahui adanya masalah pada debitur atau objek jaminan. Dalam konteks perlindungan hukum, kedudukan Notaris dilindungi melalui kepatuhan terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh MKN, MPN, INI, dan DKN. Perlindungan ini penting mengingat tidak adanya pengaturan spesifik mengenai covernote yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kenotariatan.