ABSTRAKPenulisan hukum ini adalah mengenai analisis kewenangan pemerintah dalampengaturan subsidi bahan bakar minyak (bbm) ditinjau dari konsep welfare statedan pasal 33 undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945:Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Dalam Memberikan Subsidi BahanBakar Minyak (BBM) Ditinjau Dari Konsep Welfare State ?Apakah KewenanganPemerintah Dalam Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Sudah sesuaikoheren dengan Pasal 33 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (ConceptualApproach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studikepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis silogismededuktif. Indonesia sebagai negara yang menganut konsep welfare state .Haltersebut terlihat dari sejarah pembentukan dan tujuan negara Indonesia.implikasidari konsep welfare state adalah negara berwenang melindungi masyarakatmelalui intervensi terhadap common good demi kesejahteraan masyarakat. BBMsebagai salah satu common goods dan telah diatur dalam konstitusi pasal 33 ayat(2) dan (3) Subsidi BBM merupakan salah satu bentuk keadilan melaluipendekatan komunitarianisme. Kebijakan subsidi BBM dalam UU No.4 Tahun2012 dan Perpres No. 15 Tahun 2012 tidak sesuai dengan pasal 33 UUD1945.Kebijakan subsidi BBM dalam Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun2014 dan Peraturan Menteri ESDM No. 39 Tahun 2014 tidak sesuai dengan pasal33 UUD 1945. Kebijakan subsidi BBM dalam Peraturan Meteri ESDM No. 39Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2015 dikaitkan denganUU No.27 Tahun 2014 Tentang APBN 2015 apabila ditinjau dari pasal 33Konstitusi masih belum sesuai. Namun subsidi BBM tidak dicabut, melainkandialihkan dalam bentuk lain yang mungkin mensejahterakan masyarakatKata kunci : Kewenangan Pemerintah, Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM),Welfare State, UUD 1945ABSTRACTThis writing analyze the government authority in the regulation of fuel subsidypolicy based on the concept of welfare state and article 33 of the constitution ofthe republic Indonesia Year 1945 ( UUD 1945). How does the governmentAuthority on Providing Fuel Subsidy From the perspective of Welfare State? Isthe Government Authority In Fuel Subsidy Policy inhenrent with the Article 33Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 ( UUD 1945) ? This researchis normative, prescriptive and applied legal research. The approach used is theconceptual approach . Legal materials collection technique used is the study ofliterature. The analysis technique used is the analysis of deductive syllogism.Indonesia are a country that embrace the concept of welfare state . It can be seenfrom the history and purpose of the formation of the Republic of Indonesia. Theimplication of embracing the welfare state concept is that the state are having theobligation and authorities to protect the public through the intervention of thecommon good for the welfare of society. Fuel as one of the common goods andhas been mentioned within the constitution on article 33 paragraph (2) and (3).The fuel subsidy is a form of justice within communitarian concept. Fuel Subsidypolicy in Act 4 of 2012 and Presidential Decree No. 15 The year 2012 was notinherent with the Article 33 of the UUD 1945. Fuels subsidy policy on theRegulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 34 Year 2014and the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 39 2014is not inherent the Article 33 of the UUD 1945. Subsidy policy in the Regulationof Minister of Energy and Mineral Resources No. 39 Year 2014 and theRegulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 4 2015 isassociated with the Act No.27 of 2014 About 2015 Budget still not inherent withthe article 33 of the UUD 1945. Even so, the fuel subsidy are not removed, butrather transferred to other possible forms of public welfareKeywords: Government Authority, Fuel Subsidy, Welfare State, UUD 1945