ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sah tidaknya perjanjian pelayanan jasa pengiriman paket pos yang berklausula eksonerasi berdasarkan ketentuan syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta mengetahui pelaksanaan tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Klaten terhadap keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan pengiriman paket kilat khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, kemudian data yang terkumpul di lapangan dihubungkan dengan aturan yang berlaku apakah sudah sesuai atau belum. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan metode analisis interaktif yang meliputi reduksi data, sajian data, dan kesimpulan.
Dari hasil penelitian dan hasil mempelajari studi kepustakaan menunjukan bahwa perjanjian pelayanan jasa pengiriman paket pos yang berklausula eksonerasi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dimana dalam klausula eksonerasi tersebut tidak terdapat klausula yang tidak wajar bagi konsumen karena didalamnya masih memungkinkan pihak konsumen untuk mengajukan gugatan apabia merasa dirugikan. Dari hasil penelitian itu juga ditemukan bahwa tanggung jawab PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Klaten sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos khususnya pada Pasal 31. Mengetahui tahap pelaksanaan pengiriman paket kilat khusus mulai paket diserahkan kepada petugas pos sampai paket ke tempat tujuan, tanggung jawab yang dilakukan adalah melakukan pengiriman paket pos dengan selamat sampai tujuan dan membayar ganti kerugian terhadap keterlambatan, kerusakan, dan kehilangan paket kilat khusus yang disebabkan kelalaian dari pihak pos.
Sebagai saran penulis kemukakan agar Pelayanan PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Klaten hendaknya ditingkatkan serta lebih menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat khususnya terkait dengan pengiriman paket pos dan ganti rugi atas kehilangan, kerusakan dan keterlambatan paket pos.
Kata Kunci : Klausula Eksonerasi, Tanggung Jawab PT Pos Indonesia, Tanggung Jawab       Pengiriman Paket Pos
ABSTRACT
This research is proposed to find out the legitimation of the delivery services  of special fast package agreement  againts exoneration clause under the terms of validity of the agreement terms in the Code of Civil, and to find out about responsibility of PT Pos indonesia (Persero) in Klaten especially on delay, defect, loss in delivering of special fast package based on the act number 38 Year 2009 concerning Pos.
Kind of research used by author is empiricial research which has characteristic of descriptive qualitative. Data sources used are primary data sources and secondiary data sources, then data whice is collected in the field connected to rules whether ithas been suitable or hasn’t been. The collecting data technique is by using field study and library study. Data analysis used are qualitative data analysis with interactive analysis method including data reduction, providing data, and conclusion
From the research and study the results of the study of literature shows that the delivery services  of special fast package agreement againts exoneration clause has met the requirements as stated in Article 1320 of the Civil Code Act concerning the validity of the terms of an agreement which in itself is not the exoneration clause unreasonable clause for consumers because in it still allows the consumer to file a lawsuit if it felt aggrieved. From the research also shows that the responsibility of PT Pos Indonesia (Persero) has done its responsibility based on The Act Number 38 Year 2009 concerning Pos especially on Section 31. Knowing about steps of procedural delivering of special fast package which is started from the package transfered to the post employee until the package delivered to the destination, responsibility to do is delivering the package to the destination safety and compensation of delay, defect, and loss of special fast package which is caused by carelessness of Pos.
As a suggestion writer suggested that the Ministry of PT Pos Indonesia (Persero) In Klaten should be improved and better ensure the fulfillment of the rights of the public, especially related to the delivery of package and compensation for loss, damage and delay of postal parcels.
Keywords: exoneration clause, Responsibility of PT Pos Indonesia, Responsibility of  Delivery Package