ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 1.Pelaksanaan  Peraturan Kepala Badan Pertanaan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo. 2.Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo dan mendapatkan solusinya.
Penelitian ini merupakan merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif (interactive model of analysis).
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjobelum berlaku efektif, baik dilihat dari komponen struktur, substansi maupun kultur, sedangkan hambatan yang ada adalah dalam pembuatan akta SKMHT dalam bentuk notariil, masalah renvoi akta dan kebijaksanan BPN untuk memanfatkan blangko akta lama. Solusi untuk menghadapi hambatan tersebut adalah dengan memasukan ketentuan notariil dalam pembuatan akta SKMHT dalam bentuk notariil, menggunakan draft terlebih dahulu sebelum diprint untuk menghindari renvoi yang banyak dalam akta dan menangguhkan penggunaan blangko akta lama.
Kata kunci : pendaftaran tanah, peralihan hak, PPAT, blangko akta.
ABSTRACT
This research has aim to find out and analyze : 1. The implementation of Republic Indonesia National Land Affair Department Chief Act Number 8 Year 2012 About The Revision of Agraria State Minister / National Land affair Department Chief Number 3 Year 1997 about the Regulation of the implementation of Governmental Act Number 24 Year 1997 about land property regristation act prevailing in Sukoharjo Regency. 2. The problems in the implementation of Republic Indonesia National Land Affair Department Chief Act Number 8 Year 2012 About The Revision of Agraria State Minister / National Land affair Department Chief Number 3 Year 1997 about the Regulation of the implementation of Governmental Act number 24 Year 1997 about Land Property Regristation in Sukoharjo Regency and how to find the solutions.
This reseach is an empirical research by using law concept as the manifestation of simbolical meaning of the social agents as seen on the interactions among them. The data of this research is primary and secondary data. Data collection is done by interview and library study. Data analysis technique used is interactive model of analysis.
The result of the research shows that the implementation of Republic Indonesia National Land Affair Department Chief Act Number 8 Year 2012 About The Revision of Agraria State Minister / National Land Affair Department Chief Number 3 Year 1997 about the Regulation of the implementation of Governmental Act Number 24 Year 1997 about Land Property Registration prevailing in Sukoharjo Regency is not yet effective, it can be seen from the structural, substantial and cultural component, meanwhile the problems exist in the make of SKMHT certificate on the form of real note and BPN policy in using old certificate form. The solution to solve the problem is by inserting the real note rule in the making of SKMHT certificate on the form of real note and to cancel the use of old certificate form.
Key words : land property regristation, right transfer, PPAT, data form