ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawabankepala daerah Kabupaten Pati dalam pelaksanaan APBD menurut Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , permasalahan apa yangmasih dihadapi oleh kepala daerah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sertamengetahui solusi permasalahan yang dihadapi oleh kepala daerah dalam pelaksanaanpertanggungjawaban APBD.Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hokum empiris dengan sifatpenelitian diskriptif. Dalam peneltian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang(statue approach) dengan data hukum primer dan skunder, serta teknik analisis bahanhokum secara deduksisilogisme.Berdasarkan penelitian ini di peroleh hasil bahwa Mekanisme PertanggungjawabanPelaksanaan APBD di Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2014 telahsesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Hasil evaluasiGubernur Jawa Tengah Tentang Evaluasi Raperda Kabupaten tentangPertanggungjawaban Pelaksanan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2014menunjukan adanya beberapa penerimaan Pendapatan Daerah yang tidak tercapai,Belanja progam kegiatan belanja modal yang tidak terrealisasi dan Pembiayaan yangtidak terealisasi. Hal ini menimbulkan permasalahan yang berdampak pada capaiankinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pati dan diharapkan pada tahuntahunberikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam penyusunan APBD haruslebih cermat dalam perencanaannya.Kata Kunci: Kepala Daerah, Pertanggungjawaban, APBDABSTRACTThis studyaims to determinethe mechanism ofaccountabilityof regional headsofPatiin theimplementation of the budgetin accordance withRegulation Legislation,especiallyLaw No.23 in2014,what problemsstill facedbythe regional headintheaccountability of thebudgetanddetermines thesolutionof problems facedbytheregional headaccountabilityin the implementation ofthe budget.This research was taken with empiricial legal research methods with descriptivenature of research. In the research also uses the approach of Act (statue approach) withprimary and secondary data, as well as legal materials analysis techniques in syllogismdeduction.Based on this study showed that the Accountability Mechanism Implementation of thebudget in Pati Regency Government for Fiscal Year 2014 in accordance with the provisions ofAct No. 23 of 2014.Central Java Governor evaluation results About Evaluation ofAccountability Implementation Raperda District Pati district budget for Fiscal Year2014showed the presence of some of the reception area is not reached Income,capitalexpenditure program of activities that are not realizedand Financing unrealized.This raisesissues that have an impact on performance achievements the Governing Pati regencyand isexpected in the following years pati Government regency in the preparation of the budgetshould be more careful in planning.Keyword : Regional Head, Accountability, budget