ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Ngawi sehingga dapat diketahui dan dipahami penerapannya berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pokok permasalahan mengenai penegakan kebijakan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, peran pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD), kendala serta solusi yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran.
Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach) yaitu menganalisis Undang-Undang dan data lapangan sehingga hasilnya dapat memberikan suatu jawaban sebagai bentuk temuan atas pokok permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah atas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran yang dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya ditegakkan sesuai peraturan tersebut. Pajak hotel dan pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dapat memberikan kontribusi yang cukup positif bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan hasil rata-rata 1,44 % pada  tahun 2012-2015. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan kurangnya SDM pemungut pajak mengakibatkan penerimaan pajak kurang maksimal. Oleh karena itu pemerintah daerah harus melakukan pemungutan secara official assesment dan lebih meningkatkan upaya sosialisasi agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Kata kunci: Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran
ABSTRACT
This research examines and analyzes for collection of the tax on hotel and restaurant tax in Ngawi that can be known and understood its application is based on Law No. 28 Year 2009 on Local Taxes and Local Retribution on the subject matter of the enforcement policy of the local government in tax collection hotel and restaurant tax , the role of hotel tax and restaurant tax to local revenue (PAD), constraints and solutions by the government in the implementation of tax collection hotel and restaurant taxes
This research includes empirical legal research, using the approach of legislation (statute approach) which analyzes the Act and field data so that the results can provide an answer as above findings form the subject matter studied.
The results showed that the government policy on taxation hotel and restaurant tax is governed by Ngawi District Regulation No. 24 Year 2011 on Taxes and Local Regulations Ngawi Regency Number 25 Year 2011 on Tax restaurant in implementation has not been fully enforced in accordance with the regulation. Restaurants hotel tax and taxes on revenue (PAD) can make a considerable contribution to the Government Ngawi positive with an average yield of 1.44% in the year 2012-2015. Lack of awareness of taxpayers in paying taxes and tax collectors lack of human resources resulted in tax revenue less than the maximum. Therefore, the local government should conduct an official assessment collection and dissemination efforts in order to further improve taxpayer may carry out its obligations in accordance with the legislation in force.
Keywords: Local tax, Hotel tax, Restaurant tax.