Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil Di Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas

Penulis Utama : Hari Nooryasin
NIM / NIP : S351402011
× ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis Doktrin Piercing The Corporate Veildiatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas danuntuk menganalisis tanggungjawab Direksi pada Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atas terjadinya kepailitanPerseroan Terbatas dikaitkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311K/Pdt/2012 dan Nomor 514 K/PDT.SUS-PAILIT/2013.Penilitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan historis danpendekatan konseptual. Sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakanadalah data hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukumprimer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahanhukum adalah studi kepustakaan (Library research). Teknik analisis bahan hukumadalah analisis kualitatif dan hasil analisa bahan hukum akan diinterprestasikanmenggunakan metode interprestasi sistematis dan interperstasi gramatikal.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Doktrin Piercing The Corporate Veil diaturdalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaituKeberadaan doktrin piercing the corporate veil telah diatur dalam Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibuktikan dalam Pasal 3 ayat (2),tujuan diaturnya piercing the corporate veil adalah memberi perlindunganpemeganggang saham minoritas dan perlindungan kepada kreditur, karena dengandiaturnya perihal doktrin Piercing The Corporate Veil memberikan kepastian hukumbagi organ perseroan terbatas untuk menjalankan perseroan terbatas dan memberikankepastian hukum bagi pihak ketiga untuk bekerjasama dalam perseroan terbatas.Tanggungjawab Direksi pada Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atas terjadinya kepailitan Perseroan Terbatasadalah Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi maupun tanggungrenteng atas tindakannya yang menyebabkan kerugian pada Perseroan Terbatas.Kata kunci: Eksistensi, Doktrin Piercing The Corporate Veil, Tanggung jawab Direksi
×
Penulis Utama : Hari Nooryasin
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : S351402011
Tahun : 2016
Judul : Eksistensi Doktrin Piercing The Corporate Veil Di Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Terhadap Tanggung Jawab Direksi Atas Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas
Edisi :
Imprint : Surakarta - Pascasarjana - 2016
Program Studi : S-2 Kenotariatan
Kolasi :
Sumber : UNS - Pascasarjana. Prog. Magister Kenotariatan - S351402011 - 2016
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Tesis
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Dr. Al. Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum
Penguji :
Catatan Umum :
Fakultas : Sekolah Pascasarjana
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.