Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang
mempengaruhi pengungkapan wajib LKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah nomor 71 Tahun 2010.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah
kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014. Teknik penentuan sampling
menggunakan metode purposive sampling, sampel seluruhnya berjumlah 448
pemerintah daerah kabupaten/kota. Analisis data yang digunakan adalah analisis
regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi Statistical Package The
Social Science (SPSS) 20.
Penelitian ini menghasilkan bahwa ukuran daerah (total aset) dan indeks
pembangunan manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap tingkat
pengungkapan wajib LKPD kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan kekayaan
pemerintah daerah (PAD), umur pemerintah daerah dan jumlah anggota DPRD,
tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD kabupaten/kota di
Indonesia. Pemerintah daerah kota memiliki tingkat pengungkapan wajib LKPD
yang lebih baik daripada pemerintah daerah kabupaten.
Kata kunci: Total aset, kekayaan daerah (PAD), umur pemerintah daerah, tipe
pemerintah daerah, indeks pembangunan manusia (IPM), dan jumlah
anggota DPRD