Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar dalam penegakan hukum penanganan tindak pidana korupsi di Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar dan hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam menangani kasus tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan merupakan penelitian deskriptif dengan tujuan memberikan data dan menggambarkan penegakan hukum dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi di BKK Karanganyar. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa optimalisasi peran penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar dalam penegakan hukum penanganan tindak pidana korupsi di Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan mengumpulkan alat bukti yang sah menurut hukum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang sah tersebut berguna untuk mencari kebenaran materil guna menimbulkan keyakinan hakim dalam proses pembuktian di persidangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Adapun hambatan-hambatan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Karanganyar berupa hambatan administratif dalam proses pemberkasan perkara, hambatan waktu dalam mengumpulkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang berjumlah banyak, serta hambatan untuk mendapatkan keterangan jujur dari tersangka.

Kata Kunci :  Optimalisasi, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.