ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji sinkronisasi surat keputusan gubernur jawa tengah tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang dengan UU 32 tahun 2009. Prosedur dan Persyaratan penerbitan izin lingkungan telah di atur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini penting, karena akan memberikan gambaran kepada seseorang atau badan hukum apa saja yang harus dipenuhi apabila ingin mengajukan izin lingkungan. Dengan dijelaskannya prosedur dan persyaratan tersebut, maka pejabat yang berwenang telah diberi rambu-rambu dalam menerbitkan izin lingkungan.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen Oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menuai resistensi dari masyarakat Rembang. SK tersebut dinilai bertentangan terkait dengan sosialisasi Amdal dan penetapan area cekungan air tanah yang digunakan sebagai kawasan resapan air serta penggunaan kawasan hutan lindung geologi tidak memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. Antinomi hukum yang terjadi yakni pelanggaran ketentuan zonasi tentang lokasi penambangan dan pembangunan pabrik semen di kawasan hutan lindung, penggunaan kawasan cekungan air tanah, dan perbedaan luas lahan yang digunakan dalam izin lingkungan dengan izin lokasi. Seyogyanya Pemerintah harus tegas memberikan sanksi sesuai Perda Kabupaten Rembang atas pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung geologi, Peraturan Pemerintah tentang Air Tanah atas pelanggaran penggunaan kawasan cekungan air tanah, pemberian sanksi sesuai Perkaban Nomor 2 Tahun 2011 atas pemakaian tanah dalam hal izin lokasi dan penyusunan MoU sebagai perjanjian pendahuluan.

Kata kunci: Prosedur, Persyaratan, Izin lingkungan, Pertambangan, Pembangunan Berkelanjutan