ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan bagaimana status legalitas jalur pendakian tidak resmi di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan di dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan oleh penulis adalah dengan teknik wawancara ke pihak terkait tema skripsi ini. Data sekunder adalah data yang siap untuk dikaji sebagai pisau analisis penulis terhadap permasalahan di skripsi ini. Data sekunder yang penulis gunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik yang digunakan adalah teknik metode deduktif silogisme yang menarik premis mayor lalu kemudian di tarik premis minornya
Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu jalur pendakian tidak resmi berpotensi melanggar ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam jo Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Kata Kunci: Taman Nasional Gunung Merbabu, Peraturan Perundang-Undangan, Jalur Pendakian