ABSTRAK

Fajar Dwicahyo, 2017, E0013167, PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PENYELENGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
    Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk mendukung pembangunan daerah dan hambatan-hambatan yang dihadapi.
Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum yang bersifat empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka serta dengan wawancara langsung terhadap sumber dimana yang terdapat dilokasi penelitian yaitu di Dinas lingkungan Hidup (DLH).
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar saat ini belum melaksanakan semua tugas dan wewenangnya terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan. Sebagai upaya mendukung pembangunan daerah, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar saat ini adalah pertama, menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, yaitu dengan menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Kedua, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ketiga, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain. Keempat, menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk mendukung pembangunan daerah adalah Pertama, faktor anggaran yang terbatas. Kedua, belum adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan sampah. Ketiga, Peraturan daerah yang belum dijalankan dengan baik. Keempat, belum adanya sinergitas dengan dinas-dinas lain. Kelima, cara pandang masyarakat yang masih tradisional.
Kata kunci : Tugas, Kewenangan, Pengelolaan, Sampah, Pembangunan Daerah