Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris apakah desentralisasi fiskal, afiliasi politik, dinasti politik dan akuntabilitas berpengaruh terhadap indikasi korupsi pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa terdapat permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan yang ditengarai sebagai indikasi korupsi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 sampai 2015 dengan jumlah kasus ketidakpatuhan sebanyak 9.853 dan jumlah indikasi korupsi sebesar Rp 11,827 milyar.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan hyphothesis testing dan analisis regresi linier berganda.  Populasi dalam penelitian ini adalah 1.473 LKPD tahun 2013 – 2015 yang telah diaudit oleh BPK yang berasal dari 491 Kabupaten/Kota di Indonesia. Sampel diperoleh dengan metode purposive sampling dengan jumlah 1.137 LKPD yang berasal dari 379 Kabupaten/Kota di Indonesia. Indikasi korupsi pada penelitian ini diukur dengan kerugian daerah, potensi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan yang merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi. Afiliasi politik berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi. Dinasti politik berpengaruh positif terhadap indikasi korupsi. Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap indikasi korupsi. Hasil penelitian ini membawa implikasi bahwa saat ini pemerintah bersama DPR perlu memikirkan langkah dan aturan yang dapat digunakan untuk mengawasi kinerja keuangan partai politik dan menanggulangi maraknya dinasti politik di daerah