ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat dan perlindungan hukum terhadap pembeli properti atas kepailitan perusahaan pengembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen serta pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh data sekunder. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan segala bentuk produk perundang-undangan yang memiliki revelansi terhadap pokok permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara deduktif dengan metode silogisme hingga memperoleh hasil kajian preskriptif.
Akibat hukum atas kepailitan PT. Menara Karsa Mandiri terhadap pembeli properti adalah batalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas jual beli unit properti yang dikembangkan oleh PT. Menara Karsa Mandiri. Berdasarkan Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pembeli properti berkedudukan sebagai kreditor konkuren.
Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap kreditor konkuren didasarkan atas prinsip parri passu prorata parte. Prinsip tersebut mengatur bahwa utang terhadap kreditor konkuren dibayarkan secara proporsional/ sebanding dengan besar kecilnya utang yang dimiliki.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Jual Beli Properti; Kepailitan.