ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis proses implementasi kebijakan publik, yakni melihat tingkat efektivitas Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial di Kota Surakarta, Perda ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan Eksploitasi Seksual yang terjadi pada perempuan atau anak-anak di Kota Surakarta, pada penelitian ini penulis bertujuan untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas implementasi Perda ini dalam mencapai tujuannya, serta apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi Perda ini, penelitian ini mengacu pada teori proses implemetasi kebijakan publik menurut George Edward III, serta menggunakan teori efektivitas implementasi menurut The Liang Gie untuk melihat tingkat efetivitasnya.
Penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif, adapun dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam menentukan informan, peneliti menggunakan purposive sampling, untuk validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data atau sumber. Kemudian untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan model analisis Miles & Huberman.
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah munculnya kebijakan tentang penanggulangan eksploitasi seksual komersial berawal dari keluhan masyarakat tentang mulai tumbuhnya daerah-daerah yang disinyalir sebagai area lokalisasi di Kota Surakarta, selain itu untuk mendukung terwujudnya Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak, Pemkot Surakarta membuat Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial di Kota Surakarta. Dalam proses implementasinya Perda ini dinilai masih belum maksimal dalam mencapai tujuannya, hal ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas impelemntasi Perda tersebut, masih ditemukannya beberapa faktor penghambat pada implementasi Perda tersebut seperti kurangnya sumber daya manusia pada UPT-PTPAS selaku pelaksana tugas pada kebijakan ini membuat penanganan korban ESK menjadi terhambat, selain itu dalam hal membatasi dan mengurangi ESK di Kota Surakarta juga menemui suatu kendala, yakni para pelaku memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya pada media sosial membuat Polisi Pamong Pradja kesulitan dalam melakukan penangkapan pada pelaku.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Efektivitas Implementasi, Eksploitasi Seksual Komersual