Abstrak

Penelitian ini mengkaji politik hukum pada pembentukan perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penelitian ini juga menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai wujud pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.  Bentuk penelitian ini adalah prespektif dan evaluatif. Sifat penelitian ini adalah eksplanatif dan eksploratif. Jenis dan sumber data pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa UU KIP merupakan perwujudan pelaksanaan tugas negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pemenuhan Informasi Publik merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Pembentukan UU KIP mempunyai makna yang penting secara filosofis, soiologis dan yuridis. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Setelah UU KIP diterbitkan dan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksananya merupakan bentuk pelaksanaan pengakuan dan jaminan dari pemerintah terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi. UU KIP dibuat untuk mewujudkan hukum yang responsif yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial. Perlunya pelaksanaan Politik Hukum Keterbukaan Informasi Publik melalui kebijakan yang dibuat oleh semua Badan Publik tanpa terkecuali. Kemampuan mengelola informasi dengan sistem dan tata kelola yang baik menjadi faktor penting keberhasilan negara demokratis di era globalisasi. Hal ini didapatkan melalui penerapan keterbukaan informasi yang bertanggung jawab. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri perlu membangun sebuah sistem dalam kerangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Sistem tersebut diwujudkan dalam kebijakan kepala daerah untuk mensinergikan masing-masing peran pemerintahan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah sampai ke pemerintahan desa dan sektor swasta.

Kata Kunci : politik hukum, keterbukaan informasi publik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah