Mendirikan sebuah gedung/rumah tinggal memerlukan izin dari pemerintah daerah yang disebut IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Di setiap wilayah memiliki peraturan yang berbeda dalam mengatur masalah pendirian bangunan yang menyesuaikan dengan kondisi geografisnya. Dalam peraturan tersebut memuat syarat-syarat perencanaan dan perancangan bangunan layak huni, dimana salah satu aspeknya konservasi air. Masyarakat sebagai konsumen dan pelaku pembangunan selayaknya memiliki pengetahuan tentang pendirian rumah tinggal. Untuk itu diperlukan upaya menambah pengetahuan masyarakat terkait perlunya membangun rumah ramah lingkungan atau green home, terutama dalam hal konservasi air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi konsep green home terkait konservasi air pada peraturan daerah tentang pendirian rumah tinggal.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data adalah pemangku kebijakan dari  Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup dan Developer tiga Kota yaitu DKI Jakarta, Bandung dan Surakarta. Waktu pelaksanaan penelitian mulai Agustus sampai Oktober 2018. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, narasumber diambil dari instansi pemerintah masing-masing berjumlah satu sampai tiga narasumber. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, kuisioner, dokumen dan observasi. Validitas menggunakan triangulasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah hanya terfokus kepada implementasi konsep green building pada bangunan gedung, belum merambah kedalam lingkup rumah tinggal. Perlunya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep green home. Sangat direkomendasikan konsep green home terkait aspek konservasi air disisipkan kedalam bahan ajar mata kuliah teknik lingkungan di institusi pendidikan tingkat tinggi, sebagai salah satu wujud upaya sosialisasi.

Kata kunci: peraturan daerah, pemangku kebijakan, green home, konservasi air