ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma hukum dalam penertiban tanah terlantar oleh Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah ditinjau dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar serta menganalisis mengenai penerapan penerapan prinsip kehati-hatian dalam identifikasi dan penelitian tanah terlantar di Kota Surakarta.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan serta melakukan studi lapangan guna klarifikasi langsung pada Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.Hasil dari penelitian menunjukan bahwa antara satu peraturan dengan peraturan yang lain tidak saling bertetangan dan saling melengkapi, dan peraturan yang lebih rendah berdasarkan dari peraturan yang lebih tinggi serta peraturan yang lebih rendah berisi pengaturan yang lebih detail. Norma tertinggi dalam penertiban tanah terlantar adalah Pancasila. Dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian, Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menerapkan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang, sesuai peraturan yang mengatur dan tidak merugikan masyarakat.Kata kunci: Tanah Terlantar, Penertiban dan Pendagunaan, Prinsip Kehati-hatian