Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum anak perusahaan terhadap induk perusahaan BUMN serta hubungan hukum atara induk perusahaan dengan anak perusahaan BUMN.  Pembentukan holding BUMN merupakan fenomena baru dalam rangka meningkatkan pendapatan BUMN yang selama ini merugi. Melalui pembentukan holding tersebut terdapat peningkatan jumlah keuntungan yang signifikan dari tahun ke tahun. Tetapi, pembentukan holding BUMN tersebut menimbulkan beberapa permasalahan seperti kedudukan hukum anak perusahaan serta hubungan hukum anak perusahaan dan induk perusahaan dalam holding BUMN di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undang dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif.
Anak perusahaan BUMN tidak lagi berkedudukan sebagai BUMN apabila didasarkan pada UU BUMN karena tidak adanya penyertaan secara langsung, tetapi berdasarkan UU Keuangan Negara tetaplah berbentuk BUMN sebagai akibat adanya penyertaan modal negara dalam anak perusahaan yang diperoleh melalui induk perusahaan setiap kekayaan negara. Perbedaan aturan tersebut menyebabkan belum adanya kepastian hukum terhadap kedudukan anak perusahaan terhadap induk perusahaan BUMN.  Hubungan hukum antara induk dan anak perusahaan BUMN di Indonesia Dimana Induk Perusahaan dalam holding BUMN bertanggungjawab kepada anak perusahaan hanya sebatas saham yang disetor kecuali induk perusahaan tersebut ikut mempengaruhi jalannya bisnis anak perusahaan, maka induk perusahaan ikut bertanggungjawab juga.