Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kelurahan dan faktor yang menjelaskan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Informan yang diwawancarai dipilih melalui teknik purposive sampling. Uji validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kelurahan Mangkubumen dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibagi menjadi tiga cara, yaitu enabling, empowering, dan protecting. Enabling atau menumbuhkan iklim usaha dilakukan dengan memanfaatkan program Mangku Lawren, bantuan sarana dan prasarana, penyebarluasan informasi usaha, menjalin kemitraan dengan usaha berbasis digital, kemudahan perizinan usaha, serta bantuan promosi usaha. Indikator yang belum dilaksanakan adalah dukungan kelembagaan. Empowering atau penguatan potensi usaha melalui pembinaan dan pelatihan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi. Protecting atau upaya dalam melindungi usaha dilakukan dengan cara mencegah persaingan usaha yang tidak seimbang. Faktor pendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri dari jiwa kewirausahaan yang tinggi, bantuan modal dan peralatan, dan kebijakan pemerintah. Faktor penghambatnya adalah kurangnya modal dan pemasaran.
Rekomendasi yang diberikan antara lain Pemerintah Kelurahan Mangkubumen dapat meningkatkan jumlah stan jualan pelaku UMKM serta fasilitas meja dan kursi bagi pengunjung di Sasana Krida Warga Mangkubumen sehingga dapat dikelola seperti model Pujasera (Pusat Jajanan Serba Ada) atau Food Court. Selain itu, Pemerintah Kelurahan Mangkubumen dapat berkoordinasi dengan Mpok Sinah Klamben untuk mengatur lokasi parkir yang memadai di halaman Sasana Krida Warga Mangkubumen.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Kelurahan, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.