Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa pelaku tindak pidana di bidang Kepabeanan dengan Pasal 256 KUHAP junto Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal bersifat preskriptif dan terapan, dengan studi kasus yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan  deduktif silogisme. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa alasan Penuntut Umum
mengajukan permohonan kasasi bahwa melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukun merupakan kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana di bidang kepabeanan telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2121/Pid.Sus/ 2016/PN.Tng dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhadap terdakwa pelaku tindak pidana di bidang Kepabeanan telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP junto Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang merujuk langsung ke Pasal 255 ayat (1) yaitu apabila peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

Kata Kunci : Penuntut Umum, Kasasi, Pertimbangan Hakim dan Kepabeanan