Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan bermasyarakat. Selain memberikan dampak yang positif, perkembangan teknologi juga dapat menyebabkan permasalahan hukum dengan pola kejahatan baru. Salah satunya, tindak pidana melalui media elektronik yang saat ini memiliki modus operandi semakin canggih. Pembuktian tindak pidana teknologi informasi memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam guna memperoleh fakta-fakta dalam bukti elektronik. Dengan menggunakan penelitian secara normatif dan pendekatan kasus tindak informasi dan transaksi elektronik perkara melanggar kesusilaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Skh, Penelitian ini mengkaji urgensi pemeriksaan digital forensik yang diajukan sebagai alat bukti oleh penuntut umum pada persidangan dan relevansinya terhadap pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan acuan. Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan digital forensik memiliki urgensi guna menentukan keaslian dan kualitas bukti elektronik dan menjadi bahan pertimbangan hakim mencari kebenaran materiil. Dalam pertimbangan hakim (ratio decidendi) sesuai Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Berita Acara Pemeriksaan merupakan alat bukti surat yang memiliki nilai pembuktian bebas dan hakim tidak terikat pada alat bukti tersebut sesuai asas kebenaran materiil.

Kata Kunci : Pembuktian, Digital Forensik, Ratio Decidendi