Anhar Yasin Kurniawan. 2022. E0017046. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) ECOMMERCE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mengkaji permasalahan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik melalui sistem belanja cash on delivery dalam aplikasi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan penyelesaian pertanggungjawaban kerugian yang timbul pada konsumen akibat tindakan pelaku usaha dalam bertransaksi, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen yang posisinya dalam bertransaksi lebih rawan untuk dirugikan dalam transaksi elektronik. Penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana langkah yang dapat diambil konsumen apabila timbul sengketa kerugian dalam transaksi elektronik di e-commerce. Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Jenis & sumber data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder, serta bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan survey menggunakan angket elektronik, dan wawancara kepada narasumber, serta mengunduh (download), meng-copy, mengoleksi lalu membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Kitab UndangUndang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain, buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain dengan menyesuaikan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil dari penelitian dan kajian tersebut adalah bahwa efektivitas perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik melalui sistem cash on delivery belum efektif dilaksanakan dalam mayoritas transaksi elektronik yang terjadi di platform e-commerce, penyelesaian sengketa masih memakan waktu dan jumlah transaksi yang dianggap kecil bagi konsumen membuat pihak konsumen memilih untuk tidak menyelesaikan sengketa akibat transaksi. Yang kedua, penyelesaian pertanggungjawaban pelaku usaha dalam transaksi elektronik diselesaikan dengan ganti rugi berupa uang maupun barang yang memiliki jumlah sama atau setara dengan barang yang bermasalah dalam transaksi elektronik, kedua belah pihak juga dapat melakukan alternatif penyelesaian sengketa berupa negosiasi melalui layanan yang disediakan oleh pihak e-commerce sebagai solusi selain opsi ganti rugi dari pelaku usaha terkait transaksi yang bermasalah tersebut. Penyelesaian ganti rugi pada transaksi elektronik di e-commerce dirasa belum efektif dan berlangsung terlalu lama, pihak e-commerce dapat berupaya menghindari timbulnya sengketa dalam transaksi dengan mengaplikasikan asuransi dalam transaksi elektronik di platform mereka.