Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menyimpulkan upaya perlindungan hukum terkait kepada konsumen dalam sistem pre project selling perumahan  dan  menganalisis  kepatuhannya  terhadap  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang datanya diperoleh berdasarkan  penelitian  kepustakaan  pada  beberapa  sumber  baik  dalam  bentuk legislasi,  buku,  dan  jurnal  yang  berkaitan  dengan  sistem  pre  project  selling perumahan, tetapi juga melakukan penelitian lapangan dengan metode wawancara ke responden.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  keabsahan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli (PPJB) dalam penjualan satuan unit perumahan secara Pre Project Selling oleh PT Menara Santosa Solo selaku pengembang (developer) terhadap calon pembeli adalah tidak sah dan batal deni hukum dikarenakan  perjanjian  tersebut  melanggar syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata   karena   tidak   memenuhi   syarat   suatu   kausa   yang   halal.   Kemudian, perlindungan konsumen berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 dalam pelaksanaan sistem pre project selling di PT. Menara Santosa Solo belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terlihat dari PT. Menara Santosa Solo dalam pemasaran dengan sistem pre project selling-nya didapati mencantumkan beberapa klausula baku yang melanggar pasal 18 UUPK.

Developer dalam memasarkan perumahannya harus memperhatikan pesyaratan yang sudah  diatur  sedemikian  rupa  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  ada  agar dalam transaksi yang dilakukan dengan konsumen tidak ada peraturan hokum yang dilanggar sehingga salah satu pihak ada yang dirugikan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sistem Pre Project Selling, Perumahan, Konsumen