Penelitian ini menganalisis dan mengkaji terkait pelaksanaan gadai tanah pertanianberdasarkan Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 telah efektif atau belumberlakunya di Kabupaten Ponorogo.Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat Deskriptif. Penelitianini menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder. Pendekatan yangdigunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatankonseptual. Lokasi yang dipilih peneliti untuk penelitian ini adalah KabupatenPonorogo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara untuk dataprimer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Analisis data yang digunakandalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa pelaksanaangadai tanah pertanian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 PRPTahun 1960 belum berlaku efektif di Kabupaten Ponorogo. Hal ini terjadi karenamasyarakat di Kabupaten Ponorogo yang pada umumnya adalah masyarakat desalebih sering menggunakan ketentuan hukum adat yang bersifat lisan sertapenebusan gadai sesuai dengan besarnya pinjaman awal bukan berdasarkanketentuan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 dalam melaksanakan perjanjiangadai tanah pertanian karena dianggap lebih efisien dalam pelaksanaannya. Agarpengaturan gadai tanah pertanian efektif adalah dengan cara meningkatkansosialisasi peraturan gadai tanah pertanian, melibatkan pamong desa sebagai saksiperjanjian, melakukan perjanjian dengan bentuk tertulis dan merevisi peraturanperundang-undangan.