Dava Iman Condro Kuncoro. D1517017. “PROSEDUR PENGURUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA”. Laporan Tugas Akhir. Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta., 2022. 57 Halaman.

Pengamatan ini dilakukan oleh penulis di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan bertujuan untuk mendeskripsikan tentang prosedur pengurusan pensiun Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Prosedur dapat memperlancar sebuah pekerjaan sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut menjadi lebih cepat, namun dalam pelaksanaan prosedur tersebut kadangkala terjadi hambatan. Hasil pengamatan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik bagi penulis, pembaca, maupun bagi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk pengetahuan, masukan, dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan pensiun, sehingga dapat membenahi pelayanan yang disediakan.

Jenis Pengamatan yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi berperan, serta mengkaji dokumen dan arsip.

Tahapan pengurusan pensiun Pegawai Negeri Sipil diawali dengan pengajuan permohonan pensiun dari Pegawai Negeri Sipil, kemudian Subbagian Kepegawaian akan memberikan persyaratan pensiun, pemohon pensiun harus menyiapkan berkas yang telah ditentukan. Setelah menerima berkas persyaratan Subbagian kepegawaian akan memeriksa berkas tersebut. Apabila berkas telah lengkap dan data dalam berkas tersebut telah benar selanjutnya Subbagian Kepegawaian akan melakukan input data kedalam Microsoft Excel. Setelah melakukan input data Subbagian Kepegawaian akan membuat Surat Pengantar Pensiun yang akan di paraf Kepala Subbagian Kepegawaian dan ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Berkas yang telah disetujui dapat dikirimkan dan dilakukan pengajuan usul pensiun melalui Web Base SAPK. Usul pensiun yang telah dikirim dan diterima oleh BKN akan dibuatkan Pertimbangan Teknis. Dari Pertimbangan Teknis tersebut Subbagian Kepegawaian akan membuat Konsep SKP yang akan dikirimkan ke Kementerian Keuangan untuk ditetapkan. Setelah SKP ditetapkan, selanjutnya Subbagian Kepegawaian mendistribusikan SKP sesuai dengan golongan pemohon. Terakhir pemohon menerima SKP yang telah diterbitkan. Hambatan yang ditemui dalam Pengurusan Pensiun ini adalah Kurangnya kelengkapan dokumen persyaratan dan kesalahan pengisian data pada berkas, keterlambatan pengumpulan dokumen, serta kesalahan memasukkan data pada Web Base SAPK.