Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian eksistensi saksi mahkota pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1598/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dengan KUHAP dan kesesuaiannya dengan hak-hak terdakwa. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kasus (case approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi saksi mahkota dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1598/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr mengenai tindak pidana pembunuhan berencana tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan terdapat beberapa Pasal dalam KUHAP yang secara tersirat mengatakan bahwa penggunaan saksi mahkota tidak diperbolehkan. Keberadaan saksi mahkota juga telah melanggar hak asasi manusia khususnya hak-hak terdakwa, serta melanggar asas non self incrimination yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.