Keterlibatan perempuan dalam bidang politik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan politik di era demokrasi karena kehadiran perempuan adalah hak politik sebagai hak asasi manusia paling mendasar. Keterlibatan perempuan dalam politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana Pasal 245 mensyaratkan daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan minimum 30% (tiga puluh persen), dan Pasal 246 Ayat (2) menegaskan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) perempuan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-deskriptif yang bertujuan menganalisis fenomena keterwakilan perempuan Indonesia dalam parlemen yang diaadakan setiap pemilihan umum 5 (lima) tahun sekali. Penelitian ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tentang hak-hak politik perempuan untuk selanjutnya dihubungkan serta diinterpretasikan berdasarkan teori/konsep kesetaraan gender sehingga diperoleh konsep ideal dan adil bagi keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota keterwakilan perempuan dan ketentuan nomor urut bakal calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum sudah memenuhi persyaratan atau sudah sesuai dengan asas kesetaraan gender, namun setelah hasil pemilihan umum keterwakilan perempuan diparlemen kurang dari 30% (tiga puluh persen). Rekomendasi penelitian ini yaitu kuota ideal keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon yang adil dan sesuai dengan asas kesetaraan gender seharusnya ditingkatkan menjadi 50% (lima puluh persen) agar dapat memicu keterwakilan perempuan menjadi meningkat dan memenuhi. Begitupula dengan penentuan nomor urut dalam daftar bakal calon, seharusnya diatur setiap 2 (dua) orang bakal calon terdapat 1 (satu) orang bakal calon perempuan.