Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis putusan pemberian ijin poligami tanpa ijin istri berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sragen sebagai pemberi keputusan dalam Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2020/PA Sr. dan mengetahui akibat hukum yang akan ditimbulkan dari adanya putusan tersebut. Penelitian ini adlaah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini menggunakan Teknik studi kepustakaan atau studi dokumen.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bahwa : (1) dasar pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan putusan poligami Nomor 1784/Pdt.G/2020/PA. Sr. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam(KHI) mengenai pemberian ijin poligami tanpa ijin istri; (2) akibat hukum dari adanya putusan tersebut yaitu harta yang dimiliki oleh istri dan suami tidak menjadi hak istri kedua, akibat lainnya sama dengan akibat dari perkawinan monogami dan yang membedakan adalah suami harus dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.