Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif dalam pengajuan permohonan izin poligami serta mengkaji penerapan teori keadilan John Rawls dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 523/Pdt.G/2025/PA.Kla dan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menafsirkan dan mengonstruksikan data hukum secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Kalianda, Majelis Hakim menilai syarat alternatif dan kumulatif pengajuan izin poligami telah terpenuhi, tetapi pada faktanya syarat alternatif belum terpenuhi. Dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar, Majelis Hakim menilai bahwa alasan pengajuan izin poligami tidak memenuhi ketentuan normatif karena permohonan diajukan semata-mata untuk melegitimasi perkawinan siri yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Ditinjau dari perspektif teori keadilan John Rawls, khususnya prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan Putusan Pengadilan Agama Makassar lebih menjamin terwujudnya keadilan dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Agama kalianda. Kemudian pada konsep pure procedural justice, kedua putusan tersebut mencerminkan penerapan keadilan prosedural, di mana hakim menitikberatkan pada pemenuhan dan kualitas prosedur hukum yang ditempuh para pihak.