Penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 171/Pdt.G/2013/PN. SKA dalam kaitannya dengan kesesuaian terhadap aturan hukum serta bagaimana akibat hukum putusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif untuk menganalisis pertimbangan terkait duduk perkara dan landasan hukumnya dalam perkara tersebut. Penelitian ini bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lain. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknikk analisis yang digunakan adalah dengan penafsiran gramatikal terhadap Putusan Nomor 171/Pdt.G/2013/PN.SKA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim ketika menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkan segala bukti surat, pengakuan dan sangkalan yang diajukan Para Pihak dalam proses persidangan sesuai dengan Pasal 164 HIR. Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan duduk perkaranya dan terkait dengan dasar hukumnya. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi hubungan hukum perjanjian kredit, dengan jaminan hak tanggungan berupa tanah dan bangunan di atasnya. Pelaksanaan lelang umum terhadap objek hak tanggungan yang diakukan oleh Para Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Akibat hukum lelang umum yang dilakukan oleh Kreditur dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Dampaknya adalah dengan lelang yang dilakukan merupakan cara kreditur untuk dapat mengakhiri perjanjian dengan debitur. Pengakhiran perjanjian tersebut dilakukan dengan cara menjual objek jaminan tanggungan yang hasil penjualan digunakan dalam melunasi hutang-hutang debitur.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, lelang eksekusi, Hak Tanggungan