Penulisan hukum ini menganalisis hukum acara pidana terkait penggunaan alat bukti bagi terdakwa untuk melemahkan dakwaan penuntut umum. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya terdakwa dalam melemahkan dakwaan melalui bantahan, saksi a de charge dan alat bukti surat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu juga untuk mengetahui implikasi upaya terdakwa terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan bebas dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen 
Nomor 610/Pid.B/2017/PN.Kpn.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan interpretasi menggunakan pola berpikir deduktif.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa upaya terdakwa dalam melemahkan dakwaan melalui bantahan, saksi a de charge dan alat bukti surat dalam putusan nomor 610/Pid.B/2017/PN.Kpn telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Kemudian, upaya terdakwa melalui alat bukti yang diajukan memiliki implikasi terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus bebas terdakwa yaitu upaya yang dilakukan terdakwa melalui keterangannya, saksi a de charge dan alat bukti surat memiliki keterkaitan satu sama lain serta berkaitan juga dengan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum yaitu saksi a charge sehingga membuat terang suatu peristiwa sehingga memberikan pandangan dan keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Kata Kunci: Alat Bukti, Pencurian, Putusan Bebas, Upaya Terdakwa