SUCI RAMADHANI, E0019401, 2023, ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI AKIBAT FORCE MAJEURE COVID-19 DALAM PERJANJIAN SEWA RUANG USAHA (Studi Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Dps). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan hakim menolak pandemi coronavirus disease 2019 sebagai force majeure dalam putusan nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Dps dan untuk mengetahui konsekuensi yuridis penolakan alasan coronavirus disease 2019 sebagai force majeure dalam putusan nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Dps.

            Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case study). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme.

            Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 tidak bisa disebut sebagai force majeure untuk dijadikan alasan debitur wanprestasi karena telah terjadi perubahan perjanjian sebelum debitur wanprestasi yaitu pada bulan Mei 2020 yang mana covid-19 sudah mewabah di Indonesia serta dalam perubahan perjanjian sewa ruang usaha tersebut tidak ada klausula yang mencantumkan covid-19 sebagai alasan force majeure debitur untuk tidak melaksanakan prestasinya. Debitur yang wanprestasi terhadap isi perjanjian sewa ruang usaha dengan menyertakan covid-19 sebagai alasan force majeure tidak bisa terbebas dari kewajibannya. Debitur tetap akan dikenai konsekuensi yuridis akibat perbuatannya, yaitu telah terjadi perbuatan ingkar janji /wanprestasi oleh tergugat, perjanjian sewa ruang usaha tetap berlaku dan mengikat, serta tergugat harus memenuhi kewajiban ganti rugi.