Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan untuk memastikan adanya kepastian hukum kepada konsumen dalam memperoleh barang sesuai yang diperjanjikan akibat adanya pandemi corona virus disease 2019 berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.  Penulisan hukum ini termasuk dalam penulisan hukum empiris atau non doctrinal atau biasa disebut sebagai penelitian sosiologis, menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat preskriptif yang diperoleh langsung dengan wawancara terhadap Kuasa Hukum dari PT. Distributor Motor Indonesia sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan penafsiran hukum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa PT. Distributor Motor Indonesia telah melanggar hak konsumen setelah terjadinya pembelian unit sepeda motor pada PT. Distributor Motor Indonesia. Hak-hak konsumen yang belum dipenuhi oleh Pelaku usaha tersebut adalah belum diserahkan Buku Kepemilikan Tanda Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang seharusnya diberikan kepada Konsumen setelah 3 (tiga) bulan dilakukannya serah terima unit sepeda motor. Adapun upaya yang dilakukan oleh Konsumen untuk mendapatkan hak-haknya berdasarkan UU Perlindungan Konsumen serta upaya Pelaku Usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen tersebut adalah dengan tetap melakukakn pengurusan terhadap dokumen kelengkapan kendaraan berupa BPKB dan STNK atas unit kendaraan bermotor yang telah dibeli oleh konsumen.