Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam penerapan perjanjian baku, selain itu juga untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam  mengatur perjanjian baku dengan klausula eksonerasi dalam prakteknya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering juga disebut hukum doktrinal, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam penerapan perjanjian baku tidak melanggar asas kebebasan berkontrak selama dalam penerapannya tidak bertentangan dengan Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya perjanjian serta Pasal 1338 yang mengatur mengenai itikad baik, selain itu diketahui pula dari kelima analisis efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak efektif dalam melakukan pengawasan, maupun perlindungan konsumen terkait praktek perjanjian baku terutama yang mengandung klausula eksonerasi