Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Surakarta menggunakan sistem Aplikasi SPKPPKB (Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor) sejak tahun 2019. Sistem penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Surakarta bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan Door To Door guna melakukan kunjungan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan PKB. Setelah melakukan kunjungan, pihak ketiga membawa update terbaru mengenai status kepemilikan kendaraan bermotor yang kemudian akan direkam oleh pegawai atau Seksi Retribusi, Pendapatan Lain-lain, dan Penagihan yang mempunyai wewenang untuk membuka dan mengakses Aplikasi SPKPPKB. Setelah rekam update status kendaraan WP terutang, maka dibuatlah pelaporan melalui Aplikasi SPKPPKB yang kemudian akan diserahkan kepada BAPENDA Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penulisan tugas akhir ini untuk mengetahui Sistem Penagihan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan Aplikasi SPKPPKB yang digunakan di Unit Pendapatan Daerah Kota Surakarta.

Pengamatan yang digunakan penulis untuk tugas akhir ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif pengamatan partisipatif pada UPPD Kota Surakarta. Proses pengumpulan data selama kegiatan magang berlangsung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penggunaan Aplikasi SPKPPKB ini dalam proses penagihan tunggakan PKB meliputi Pencetakan SPKPPKB 1 (belum ada rekam status) yang dilakukan Staff RPP. Proses door to door oleh pihak ketiga dalam menyampaikan SPKPPKB kepada WP terutang. Perekaman update status kendaraan WP dari pihak ketiga pada Aplikasi SPKPPKB yang dilakukan Staff RPP.  Pelaporan Rekap dan Jurnal Wajib Pajak terutang yang dilakukan Staff RPP.

Kata kunci: Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor, Aplikasi SPKPPKB.