Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama problematik hukum jika penerapan Currency Board System di lakukan di Indonesia Kedua, respons hukum perbankan terhadap potensi implementasi Currency Board System.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dan eksploratif. Jenis data sekunder meliputi bahan...

Penelitian ini bertujuan (i) menghasilkan argumentasi terkait konsep passing off dalam sistem hukum Indonesia, (ii) mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan 892K/Pdt.Sus-HKI/2019 jika dikaitkan dengan konsep passing off dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini merupakan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsi pengawasan dengan berhubungan secara langsung terhadap Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan  kerangka  ideal  hukum  konsep  pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Badan Usaha Milik Negara.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Wareng dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng,serta mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami Badan Permusyawaratan Desa Wareng ketika melaksanakan fungsinya dalam pembentukan peraturan  desa di Desa Wareng.Penelitian...

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang oleh Anak yang sudah menikah, Hakim menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan hukum berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian pada Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen...

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika hukum pemanfaatan teknologi Blockchaindalam industri jasa keuangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan tentang teknologi Blockchain di sektor industri jasa keuangan Indonesia.Jenis penelitian ini adalah...

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji 2 (dua) pokok permasalahan, pertama  yaitu terkait  problematika hukum perdata yang terjadi dalam kontrak kerjasama pengadaan barang/jasa pemerintah. Kedua pertanggungjawaban hukum perdata dari kontrak kerjasama pengadaan vaksin yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Covid-19. Penelitian ini...

Penelitian mengkaji dan menjawab kesesuaian pembuktian penuntut umum dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan bergilir oleh anak dengan Pasal 184KUHAP dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan bergilir oleh anak dengan Pasal 183 KUHAP. Penelitian menggunakan...

Penelitian   ini bertujuan untuk mengetahui tentang hambatan pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan UMKM batik di Pusat Grosir Solo dan solusi untuk mengefektifkan pendaftaran merek di kalangan UMKM batik di Pusat Grosir Solo.Penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Pusat Grosir Solo. Jenis dan sumber data...

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai problematika atau permasalahan pembuktian gratifikasi seksual di dalam persidangan tindak pidana korupsi.  Pengaturan  gratifikasi  secara umum  diatur di  dalam  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana...