Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor77/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi. Kedua, bagaimana idealitas penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor77/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi. Metode penelitian dalam penulisan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak kebijakan insentif pajak terhadap peningkatan pajak sektor hotel dan restoran di Kota Madiun serta kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Madiun dalam mendukung kebijakan insentif pajak Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris normatif. Sifat...

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan reklamasi pasca tambang batubara agar dapat berfungsi untuk menjaga kualitas lingkungan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang...

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan tol di Kabupaten Sragen. kedua, apa saja kendala dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam pembangunan jalan tol di...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor wanprestasi terhadap PT. Garuda Indonesia (Persero). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan hukum yaitu studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara...

Salafiyyah Diwayanti. E0019382. 2023. KAJIAN BEWIJSKRACHT DAN RATIO DECIDENDI ATAS VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Kasus Putusan Nomor. 42/PID.B/2021/PN.KDS). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Visum et Repertum (VeR) merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 180 KUHAP. VeR berperan dalam...

Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (offence of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas ini dapat menimbulkan inkonsistensi di ruang lingkup peradilan....

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji dua masalah. Pertama, apakah alasan penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kedua, bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan...

Tulisan ini mengkaji pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, permohonan Peninjauan Kembali atas nama Fahmi Darmawansyah dapat diterima sehingga, dalam putusanya Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan keadaan mengurangi vonis yang sebelumnya dijatuhkan...

ABSTRAK Kencana Probokusumo. 2023. E0019224. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH. Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh...