Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari walikota Surakarta kepada Camat Banjarsari dalam rangka peningkatan pelayanan publik, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari walikota Surakarta kepada Camat Banjarsari dalam rangka peningkatan pelayanan...

Bagus Wisnu Yulian. E0006090. 2011. TINJAUAN TENTANG KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN YANG DITERAPKAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP INSTITUSI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN INTELEJEN (STUDI KASUS NOMOR REG.PERK.PDM-43/SRKTA/Ep.2/08/2008) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum pembuktian yang...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola dan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara pengujian undang-undang dan apakah pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara pengujian undang-undang tersebut sudah mewujudkan konstitusionalisme. Penelitian ini merupakan penelitian...

Penelitian Hukum ini menganalisis apakah konstruksi hukum penuntut umum kejaksaan negeri mungkid dalam pengajuan kasasi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan apakah alas hukum formil hakim mahkamah agung mengabulkan kasasi perkara korupsi pengadaan kendaraan dinas nomor 2631 K/PIDSUS/2009 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan....

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan pengaturan tindak pidana perbankan dan ancaman sanksi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan dalam Putusan Hakim No. 1061/Pid. B/2009/PN.JKT.PST. Jenis penelitian yang penulis...

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pemalsuan dokumen kepabean putusan nomor: 162/Pid.B/2006/PN.Bi di Pengadilan Negeri Boyolali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim dalam mempertimbangkan dalam memeriksa dan memutus perkara pemalsuan dokumen kepabean...

Penulisan hukum ini bertujuan mengetahui prosedur penerimaan CPNS di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002, dan mengetahui pelaksanaan sanksi denda sebesar RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi CPNS yang telah lolos seleksi namun tidak melaksanakan daftar ulang di Kabupaten Karanganyar...

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah terkait dalam hal penyusunan Undang-Undang khusus bagi Pekerja Rumah Tangga (UU PRT) agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja Rumah Tangga secara adil dan bertanggung jawab. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, sumber data primer...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemberian hak euthanasia (hak untuk mengakhiri hidup) terhadap pasien menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terutama mengkaji tentang hak hidup yang terdapat dalam Pasal 9 dihubungkan dengan hak-hak lainnya yaitu hak untuk menentukan hidupnya sendiri (the right of...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai keabsahan dan nilai pembuktian keterangan saksi dalam BAP kepolisian yang keterangannya dibacakan di persidangan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor Perkara 16/PID.B/2009/PN Mdl. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk...