Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis perjanjian transaksi jual beli elektronik secara online menggunakan jasa Rekening Bersama dan solusinya apabila terjadi wanprestasi antara para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Penelitian ini dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat penelitian deskripsi. Lokasi penelitiannya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)...

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai asas Unus Testis Nullus Testis sebagai dasar terdakwa mengajukan permohonan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Dalam Perkara Penipuan diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang...

Baseline berfungsi untuk mengukur sejauh mana wilayah laut teritorial suatu negara. Penentuan baseline tersebut telah diatur dalam Pasal 7 Konvensi Hukum Laut 1982. Malaysia mengeluarkan secara sepihak Peta Baru Malaysia 1979 yang memuat kejanggalan karena garis pangkal dan titik-titik pangkal untuk menentukan batas wilayahnya hanya diketahui oleh...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang termasuk perbuatan turut serta secara berlanjut dalam tindak pidana korupsi dana pajak galian C (pasir) dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj dan apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan turut serta secara berlanjut dalam tindak pidana korupsi pajak galian C (pasir) yang...

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan dari segi hukum partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Kemadu Lor Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo serta pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Kemadu Lor Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang mencerimkan...

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa pertanahan.Upaya mediasi mengedepankan pada proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan secara efektif dan efisien. Mekanisme mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Mediator berperan aktif dalam menjadi...

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk pembangunan jalan tol di kabupaten boyolali apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan pelestarian lahan pertanian berkelanjutan dengan penyediaan...

Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama, apakah perumusan dakwaan penuntut umum secara subsidaritas dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri Pacitan sudah memenuhi ketentuan Pasal 143 KUHAP. Kedua, Apakah konstruksi hukum hakim terhadap dakwaan subsidaritas dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Negeri...

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui alasan hukum permohonan praperadilan tentang penghentian penyidikan yang tidak sah oleh Kepolisian Resort Malang menurut KUHAP dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan tentang penghentian penyidikan yang tidak sah oleh Kepolisian Resort...