Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Unit Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Klaten telah sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum...

Penulisan hukum yang berjudul Telaah Normatif Argumentasi Hakim Pengadilan Negeri Timika Dalam Mendalilkan Peristiwa Hukum dalam Surat Dakwaan Terbukti Tetapi Bukan Merupakan Tindak Pidana Dalam Perkara Penipuan (Studi Kasus dalam Putusan Nomor :94/Pid.B/2011/PN.Tmk). Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang dipergunakan dalam menentukan seorang debitur yang dianggap melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan kredit macet di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta, upaya yang dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pasar Legi Surakarta selaku lembaga...

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana judi online di Indonesia. Mengupas mengenai sistem pengaturan pertanggungjawaban pidana judi online dan pihak – pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tindak pidana judi online. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan kendala-kendala serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, khususnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek...

Penelitian ini bertujuan mengetahui kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari hakim sebagai alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam perkara narkotika Nomor: 39 PK/Pid.Sus/2011 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus peninjauan...

ABSTRAK Hanindyo Wahyu Prasetyo, E 0003182 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisah Hukum (Skripsi). 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana korupsi oleh KPK sampai saat ini dan mengetahui hambatan dalam...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan kredit di Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta, dan mengetahui kendala-kendala apa saja yang terkait dalam proses pemenuhan kredit dan cara penyelesaian terbaiknya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data...