Penulisan hukum ini mengupas tentang fenomena hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang selama ini menuai kontroversi terkait perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam penulisan hukum ini permasalahan yang akan dibahas ialah sebagai berikut; Dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010...

Penulisan hukum ini menganalisis mengenai Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Badan lingkungan hidup (BLH) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hambatan yang dihadapi oleh Badan lingkungan Hidup (BLH) serta solusi atas kendala-kendala tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum...

Penelitian dalam rangka penulisan hukum skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah Karanganyar No 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan apakah telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan kaitannya dengan apakah prinsip transparasi keuangan telah...

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama apakah pembuktian keaslian tanda tangan melalui pemeriksaan Laboratorium Forensik sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. kedua apakah pengaruh pembuktian keaslian tanda tangan melalui Laboratorium Forensik terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusan...

Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama, apakah urgensi menghadirkan saksi verbalism dan saksi a de charge dalam pemeriksaan perkara menggunakan surat palsu. Kedua, apakah implikasi kehadiran saksi verbalism dan saksi a de charge terhadap putusan yang dijatuhkan hakim dalam pemeriksaan perkara menggunakan surat palsu. Penelitian ini...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi kereta api yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan hak-hak dan kewajiban pengguna jasa transportasi kereta api dan pelaku usaha...

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai konstruksi hukum pembuktian hakim dalam mengkualifikasikan persitiwa hukum yang didakwakan terbukti tetapi bukan merupakan kejahatan dalam perkara penggelapan, kejahatan penggelapan diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara ini peristiwa kejahatan yang...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pengajuan eksepsi dengan alasan daluarsa penuntuan dengan ketentuan mengenai eksepsi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk mengetahui implikasi diterimanya eksepsi dengan alasan daluarsa penuntutan oleh hakim pemeriksa perkara. Penelitian ini termasuk penelitian...

Penulisan ini mengkaji permasalahan, yaitu apakah pengajuan Peninjauan Kembali atas alasan sesama pelaku perbuatan yang sama akan tetapi mendapatkan perlakukan yang berbeda dalam pemeriksaan perkara korupsi sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Aacara Pidana dan bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa...

Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui apakah pengaturan penanaman modal di Indonesia telah mencerminkan prinsip birokrasi kewirausahaan dan mengharmonisasikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal kemudian memberikan solusi mengenai permasalahan di bidang...