Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai mekanisme pemerintah dalam memungut pajak penghasilan terhadap Tiktokers. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji untuk mengetahui implikasi jukum terhadap penerapan pajak penghasilan bagi Tiktokers. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif yang...

Mochamad Farhan, E0018248. 2023. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DENGAN PEMIDANAAN DAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009 (Studi Putusan No.133/Pid.Sus/2022/PN. Skt). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui...

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengajuan permohonan Praperadilan tentang sah atau tidak sahnya penetapan status Tersangka terhadap putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Praperadilan dan juga untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan pengampuan penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Slawi, Tegal. Disamping itu untuk mengetahui akibat hukumnya bagi penyandang disabilitas yang telah ditetapkan dibawah pengampuan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Slawi, Tegal. Penelitan ini merupakan...

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kewenangan pembuatan akta autentik secara elektonik oleh notaris (cyber notary) dan terkait penyesuaian penafsiran asas tabellionis officium fideliter exercebo yang baru apabila cyber notary diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-court pada persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan teori hukum Lawrence M. Friedman dan mengetahui hambatan dalam penerapan e-Court pada persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dan solusi terhadap hambatan tersebut.Penelitian...

Setiap subyek hukum mempunyai kewenangan hukum, meskipun demikian tidak semua subyek hukum mempunyai kecakapan berbuat yang diatur oleh undang-undang. Dalam pasal 1330 KUHPerdata hanya mengatur tentang siapa saja yang diyatakan tidak cakap. Namun, di Indonesia belum ada yang mengautr mengenai apakah wali pengampu (curator) merupakan orang yang...

Penulisan hukum ini menganalisis Hukum Persaingan Usaha terkait kebijakan penyerahan syarat jaminan bank oleh pelaku usaha dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) yang memuat tindakan administratif berupa denda dalam mengajukan upaya keberatan atas putusan KPPU. Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui latar belakang pembentukan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Suruh. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada realitas dan fakta atau kenyataan di lapangan. Pada penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan...

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG) sebagai suatu instrumen hukum internasional dapat dijadikan sebagai pilihan hukum (choice of law) di dalam kontrak komersial internasional. CISG dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan inkonsistensi hukum domestik dalam mengatur...