ABSTRAKNita Ariani Safitri, S302102004, “Analisis Perbedaan Perspektif Pertimbangan Hakim Dalam Tindakan Medis Dokter Pada Kondisi Kegawatdaruratan”  Tesis :Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dokter pada kondisi kegawatdaruratan dalam...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interpretasi pengertian gangguan mental berdasarkan KUH Perdata dan implementasi pemberian persetujuan dalam informed consent terhadap perawatan medis untuk pasien gangguan mental di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang diatur dalam KUH Perdata berdasarkan teori interpretasi gramatikal dan teori...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak pekerja di bidang kesehatan pada industri tekstil perspektif hak asasi manusia serta Peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam menegakkan Hak Pekerja di bidang kesehatan pada masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian...

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pengelolaan limbah masker tingkat rumah tangga selama masa pandemi covid-19 di Kota Surakarta, lantaran penggunaan masker sebagai alat pelindung diri dalam masa pandemi covid-19 sampai dengan sekarang yang masih dilaksanakan menimbulkan limbah masker yang berdampak pada kondisi...

Keberadaan informed consent berguna bagi tenaga medis, dan pasien untukmemberikan perlindungan hukum bagi tindakan kedokteran yang akan dilakukan,inform consent yang bermacam-macam dibutuhkan untuk pasien yang akanmenjalani tindakan pembiusan berisiko tinggi. Tujuan penelitian ini adalahmenemukan alasan implementasi informed consent yang belum...

Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan), menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, memberikan celah bagi siapapun, termasuk orang tua,...

Negara memiliki peran dan tanggung jawab penuh dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Klasifikasi Hak Asasi Manusia, Indonesia dibagi menjadi 2 (dua), yakni non derogable rights dan derogable rights. Non derogable rights adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum di Indonesia dalam pemenuhan hak mahasiswa peserta program pendidikan dokter spesialis selama masa pandemi. Mahasiswa peserta program pendidikan dokter spesialis harus melaksanakan tugas belajar mengajar dan peningkatan kasus positif COVID-19 tidak berbanding lurus dengan ketersediaan...

ABSTRAK Cahyani Utari, S301808001, 2018, PENGATURAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN KLINIK KECANTIKAN DI KOTA PEKANBARU.Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab masih banyak pelayanan klinik kecantikan di Kota Pekanbaru yang tidak sesuai dengan standar...

Infomed consent merupakan persetujuan tindakan kedokteran sering belum dimaknai dengan teliti baik dari dokter maupun pasien. Akibatnya sering terjadi sengketa medik yang berakar dari kesalahpahaman antara dokter dan pasien. Rumusan masalah yang diangkat meliputi konstruksi hukum antara informed consent dalam perjanjian terapeutik dan bentuk...