Notaris merupakan pejabat umum dengan wewenang yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang dengan beberapa perlindungan hukum. Namun sebagai warga negara warga negara, jika ada pelanggaan terhadap jabatan notaris dapat dijatuhi hukuman perdata maupun pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami immlikasi...

Nanda Sovia, S352108031, Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam Pelaksanaan Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha PT. Sinar Kartasura, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif terhadap persiapan, pelaksanaan, dan...

Penelitian  ini   bertujuan   untuk mengkaji dan menganalisis prinsip kehati-hatian dalam peraturan tentang pendaftaran tanah. Penelitian ini juga untuk menarasikan, mengembangkan dan menganalisa bentuk perlindungan hukum oleh Kantor Pertanahan Semarang bagi pemegang sertifikat hak guna bangunan serta untuk memenuhi syarat agar mencapai gelar...

ABSTRAKIsnanto Wira Utama. S352008019. Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak Tanpa Sepengetahuan Penjual Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 680 K/Pdt/2020. 2023. Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan akibat hukum dari surat...

Pembatalan penetapan pengangkatan anak memberikan konsekuensi hukum terhadap pemberian hibah kepada anak angkat. Dalam penelitian ini akan dilakukan studi yang bertujuan (1) untuk mengetahui implikasi dari putusan pembatalan penetapan pengangkatan anak terhadap status pemberian hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat (2) untuk mengetahui...

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam akta otentik untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan...

This study aims to conduct an analysis of the write-off and its legality of the Electronic Mortgage Right (HT-el) carried out by the Debtor based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 5 of 2020 concerning Electronic Integrated Mortgage Services. This research is a...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum pemegang hak atas tanah dan upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah pasca konflik sosial.Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosio-legal menggabungkan antara aspek normatif dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan...

Pendaftaran tanah adalah salah satu kegiatan dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum dalam hukum pertanahan di Indonesia, pendaftaran tanah tersebut salah satunya dilakukan melalui program pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selanjutnya disebut PTSL. Tujuan diadakannya PTSL adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan...

Deviana Sari. Nim S352102003, 2023. Kedudukan Hak Waris Anak Sumbang Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Berdasarkan Hukum Positif (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms).Perkawinan yang sah apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan. Penelitian ini bertujuan untuk...