Perjanjian kredit yang dibuat secara autentik sebagai jaminan dalam hukum pembuktian yang legal dan kuat terhadap para pihak yang melakukan perjanjian. Pada proses pembuatan akta, seorang Notaris didorong untuk memeriksa dan menyesuaikan identitas dan dokumen sesuai dengan aslinya dengan bukti-bukti yang lainnya. Tujuan dari Penulisan ini adalah...

 ABSTRAKYeyen Nur Khomaria, NIM. S351902028, Pembimbing : Dr. Sapto Hermawan, SH., M.H. Konsekuensi Logis Atas Sertipikat Tanah Elektronik (Sertipikat-El) Terhadap Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah. Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.            Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh...

Pemerintah telah memberikan kebijakan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19), isi dari peraturan tersebut ternyata tidak serta merta dapat dijalankan. Antara perbankan dengan FinTech lending terdapat...

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DALAM HAL PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALUWARSA Oleh:GADIS DINDA FIRSTY DEWI Abstrak TesisAbstrak             Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dan bentuk tanggung jawab hukum PPAT dalam hal pendaftaran hak tanggungan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dinyatakan batal demi hukum oleh hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1395 K/Pdt/2017 yang digunakan sebagai pengikatan obyek jaminan hutang piutang ditinjau berdasarkan asas proporsionalitas dan asas itikad baik dan bentuk perlindungan hukum...

Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis ratio decidendi hakim dalam ketiga putusan pengadilan yang diambil dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung No.64/G/2010/PTUN-BDG, Putusan  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru Nomor. 41/G/2010/PTUN.Pbr dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai  mekanisme perolehan hak atas tanah melalui lembaga rechtsverwerking di Indonesia serta untuk mengetahui konsepsi lembaga rechtsverwerking dalam putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang bersifat...

Adanya kios pasar yang mempunyai nilai ekonomis, bisa diterima kreditor untuk dibebani jaminan fidusia. Status tanah di Yogyakarta memiliki kewenangan khusus dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang diatur dalam Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus dan pelaksanaan...

Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berangkat dari kekosongan norma. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para...

AbstrakTujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui pelaksanaan  Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam izin Lokasi melalui OSS di Kantor  Pertanahan Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Sragen .(2) Solusi hukum yang ideal dalam pelaksanaan Pertimbangan  Teknis Pertanahan dalam lzin Lokasi melalui  OSS di Kantor Pertanahan/Agrariadan Tata Ruang...