Hasil pencarian 191 - 200 dari 4276 dokumen (0,51 detik)
Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Implementasi Kebijakan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelakasanaan Program Pemerintah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh BPN dikota depok serta kendala yang terjadi, kepastian hukum dan telah sesuai dengan indikator - indikator keberhasilan suatu kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris,...
Rachmat Dwi Hendratno
Tesis
Surakarta-Sekolah Pascasarjana-2020
Pensertifikatan; Sultan Ground; Kepastian Hukum; Validitas Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerbitan sertifikat hak atas tanah diatas tanah Sultan Ground pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan telah berkepastian hukum serta menganalisis keberadaan dasar validitas hukum Peraturan Menteri tersebut mengenai serat kekancingan sebagai...
Nadya Ulhaq
Tesis
Surakarta-Sekolah Pascasarjana-2024
APHB, Kebijakan, Pajak Penghasilan, Pembagian Waris, Pewarisan.
JONI WAHYUDI, NIM S352208032, VALIDITAS KEBIJAKAN
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) TERHADAP AKTA PEMBAGIAN
HAK BERSAMA (APHB) KARENA PEWARISAN, Fakultas Hukum Magister
Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2024.
Kebijakan peralihan hak karena pewarisan dan pembagian waris...
Joni Wahyudi
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Sistem; Pendafaran Tanah; Oro-Oro
<p>Sistem pendaftaran tanah Oro-Oro di Kecamatan Pracimantoro perlu adanya perhatian khusus dalam aspek hukum yang dapat memberikan kepastian hukum baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Tanah Oro-Oro sebagai tanah yang belum berbersertifikat dalam prinsip pendaftaran tanah memerlukan sistem birokrasi yang mendukung dalam...
Gregorius Rianggi Gusmara
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2024
Interpretasi, Keterangan Kematian, Peralihan Hak Atas Tanah, Pewarisan, Kantor Pertanahan.
Pada
Pasal 111 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pendaftaran Tanah telah menyebutkan untuk menggunakan surat kematian...
Ruroh Monikasari
Tesis
Surakarta-Fakultas Hukum-2024
Asas Kecermatan, Hak Guna Bangunan, Hak Milik
<p>ABSTRAK</p><p>I Dewa Anom Budjana, S352202019, Asas Kcermatan Dalam Pendaftaran Pemberian Hak Guna Bangunan diatas Hak Milik Di Kabupaten Badung Provinsi Bali, Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret </p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian hak guna...
I Dewa Anom Budjana
Tesis
Surakarta-Sekolah Pascasarjana-2024
Undang-Undang Cipta Kerja, Tanah Ulayat, Teori Hukum Responsif
Sertifikat Ganda, Asas Kecermatan, Tanggung Jawab Kepala Kantor Pertanahan.
Ikfi Rizkina.
Nim S352102006, 2024. Penerapan Asas Kecermatan dan Tanggung Jawab Kantor
Pertanahan Kabupaten Nganjuk Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 87.
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas, Sebelas Maret Srakarta.
Ikfi Rizkina
Tesis
Surakarta-Sekolah Pascasarjana-2024
Efektivitas, Tanggung Jawab, Hak Tanggungan Elektronik, PPAT
Perkembangan
teknologi telah memaksa pemerintah untuk memperkenalkan sistem baru di setiap
bidang, termasuk Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), yang mempercepat prosedur
pendaftaran Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun demikian, sistem tersebut
mengalami sejumlah masalah...
Maurynesa Putri Herfawan
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Kata Kunci : Keabsahan, Kepastian Hukum dan keadilan , Sertipikat Ganda
Faisal Surya Pratama
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2024
