AKBAR BUDI PRIMATAMA, E0019021, PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY KAITANNYA

TERHADAP TINDAKAN WASH TRADING. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama, pengaturan mengenai tindakan wash trading dalam transaski cryptocurrency dalam ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Undang-Undang Perdagangan Berjangka) yang kedua, bentuk perlindungan hukum dalam transaksi cryptocurrency kaitannya dalam tindakan wash trading dalam ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Undang-Undang Perdagangan Berjangka)

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat preskriptif. Jenis bahan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau library research instrument penelitian berupa, peraturan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Undang-Undang Perdagangan Berjangka) dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Nomor 99 Tahun 2018 tentang. Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka. Dan peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum tentang manipulasi harga diatur dalam Pasal 18 huruf f dan Pasal 57 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Undang-Undang Perdagangan Berjangka), Pasal 8 ayat 2 huruf f dan Pasal 12 ayat 2 huruf d Undang-Undang BAPEBBTI nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman dan Penyelengarran Perdagangan Aset Fisik Aset Kripto (Crypto Asset), dan Pasal 4 ayat 1 huruf f Undang-Undang nomor 3 tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaran Pasar Lelang Komoditas Dengan Waktu Penyerahan Segera (spot). Otoritas jasa keungan mulai mengatur dan mengawasi landasan Pasal 6 ayat 1 huruf b dan huruf e dan Pasal 213 Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam perlindungan hukum ada dua bentuk antara lain Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Kata Kunci: cryptocurrency, manipulasi, perlindungan hukum