Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyusunan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditinjau dari aspek partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang menghambat penerapan partisipasi masyarakat yang bermakna dalam proses tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan undang-undang. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah serta Sekretariat DPRD Kota Salatiga, didukung data sekunder berupa bahan hukum primer (Perda Salatiga 1/2024, UU 13/2022, UU 23/2014) dan sekunder (jurnal, buku, risalah Pansus). Analisis data bersifat kualitatif deskriptif dengan pendekatan triangulasi untuk mengukur efektivitas partisipasi berdasarkan 3 hak bermakna (right to be heard, right to be considered, right to be explained). Hasil penelitian menunjukkan proses legislasi sah secara prosedural melalui Rapat Dengar Pendapat Pansus, namun partisipasi bersifat formalistik dengan cakupan terbatas dan minim masukan tertulis. Substansi retribusi tetap memicu protes masyarakat pasca-penetapan karena prioritas fiskal mengesampingkan aspirasi publik. Faktor penghambat utama meliputi ambiguitas regulasi partisipasi, rendahnya literasi masyarakat, tekanan tenggat mandatori, serta absennya feedback loop kepada publik. Diperlukan platform digital partisipasi, sosialisasi pra-legislasi, dan pedoman teknis 3 hak partisipasi bermakna untuk meningkatkan efektivitas legislasi daerah ke depan.