Alih fungsi lahan perkebunan menjadi destinasi wisata merupakan fenomena yang semakin meningkat seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata alam di Indonesia. Perkebunan Teh Kemuning di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, mengalami perubahan fungsi lahan sejak tahun 2010 yang berdampak terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat sekitar. Perkembangan wisata yang berlangsung secara masif disinyalir belum sepenuhnya disertai dengan koordinasi yang optimal antar pemangku kepentingan serta keterbukaan informasi kepada masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Environmental Governance dalam pengelolaan alih fungsi lahan kebun teh Kemuning menjadi destinasi wisata, khususnya dari aspek partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Environmental Governance belum berjalan optimal, terutama dalam aspek keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial serta memperbesar risiko degradasi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola lingkungan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pengembangan wisata yang berkelanjutan di kawasan Perkebunan Teh Kemuning.